Pendidikan

Menyikapi Secara Positif Pemisahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Selama ini kita mengetahui begitu luasnya tugas dan tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mencakup pendidikan dari anak usia dini, SD, SMP, SMA hingga Mahasiswa S1,S1,S3. Semua tidak terlepas dari amanat UUD 45 Pasal 31tentang Pendidikan dan Kebudayaan dan UU Sisdiknas, pasal (10) yang menjelaskan,”Pemerintah dan pemerintah daerah mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Namun bukan tanpa masalah, kita lihat akhir – akhir ini, ujian akhir nasional SD, SMP dan SMA/SMK yang dilaksanakan, penuh dengan permasalahan – permasalahan di tiap tahunnya, belum lagi masalah MOS (Masa Orintasi Sekolah/Perkuliahan) yang terkadang berujung ke pihak polisi, juga masalah kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang terkadang juga menjadi kontovresi diantara pemerhati pendidikan, juga dialami di tiap tahunnya.

Belum lagi masalah – masalah di Perguruan Tinggi. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Dirjen Pendidikan Tinggi harus menghadapi masalah yang tidak kalah rumit, seperti: kelas jauh yang dilarang, status double antara Dosen dan guru, konflik internal antara Yayasan dengan struktural, kuliah sabtu-minggu yang juga dilarang, yang kesemuanya bisa merugikan kepentingan civitas akademik, dan tergambar dalam surat Dirjen Dikti nomor 1207/E.E2/HM/2013 tertanggal 26 November 2013 tentang PTS Ilegal.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan dua dasar undang – undang sebagai dasar hukum melakukan segala aktifitasnya selain UUD 45 Pasal 31, yaitu: undang – undang Sisdiknas dan undang – undang Pendidikan Tinggi. Kedua UU itu telihat justru memisahkan kementerian menjadi dua kementerian, mengingat fungsinya yang hampir beda, juga agar mereka lebih fokus dalam hal menjaga kwalitas pendidikan pertingkat pendidikan.

Didalam Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah, budaya dan pendidikan memang harus diajarkan sedini mungkin kepada masyarakat terutama pada anak usia dini, dasar dan menengah. UU Sisdiknas, pasal (4), menegaskan: butir (3): “Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat”, (5):“Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat”.

Sedangkan dalam UU Pendidikan Tinggi pasal 1, butir 2, sudah menegaskan, “Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia”,

Namun, UU Pendidikan Tinggi pasal (1), butir 2), juga menegaskan, “Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”, dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, dalam Bab, Penyelegaraan Pendidikan Tinggi, menjelaskan, Pasal (3) butir 3).” Penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk     menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu     pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian”. Sejalan dengan itu juga, Pasal (2), butir 1). Bab, Tujuan pendidikan tinggi adalah: “a. menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian”.

Memang dalam pendidikan tinggi sesuai Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat ) masyarakat harus lebih memiliki kemampuan dan professional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian agar bisa dipakai dan berguna bagi masyarakat. Gabungan Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi bisa membawa kearah situ, berdasarkan tujuan pendidikan tinggi dan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tertuang dalam peraturan pemerintah No 60 Th 1999.

Tanpa menghilangkan makna UU No. 18 2002 tentang Sisnaslitbang (sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi) dan Peraturan Bersama antara Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri, Nomor: 03 tahun 2012 nomor: 36 tahun 2012 , dengan UU Pendidikan Tinggi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, terlihat tidak perbedaan malah saling melengkapi, dan pemisahan kementerian ini lebih fokus untuk memperbaiki sistem pendidikan kita yang lebih luas.

Dalam bidang pendanaan, kita lihat sudah bukan masalah lagi, sesuai amanat konstitusi bahwa 20% dari APBN adalah untuk pendidikan, Bahkan dalam UU Sisdiknas sudah menegaskan tentang 20 % anggaran ABPN, Pasal 49 UU Sisdiknas, pasal (1),” Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”. Dan diperkuat dengan fatwa Mahkamah Konstitusi tentang Penjelasan pasal 49 pasal 1 UU Sisdiknas, maka Pemerintah dan DPR sejak tahun 2006 sudah harus mengalokasikan 20% dari APBN untuk membiayai pendidikan.

Dalam persfektif global, penjelasan ini mungkin bisa dijadikan refleksi keadaan kementrian kita dengan kementriaan di negara tetangga lainnya. Contohnya: Malaysia yang mempunyai Kementerian Pendidikan yang menggambungkan semua tingkat pendidikan walaupun pernah memisahkan pendidikan dasar, menengah dengan pendidikan tingginya namun sekarang sudah mempersatukan lagi (Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas.htm). Sementara pemerintah Singapura (Kementerian Pendidikan), Vietnam (Kementerian Pendidikan dan Pelatihan) dan Thailand (Kementerian Pendidikan) mereka mempersatukan semua tingkat pendidikan, dalam satu Kementerian (Wikipedia, the free encyclopedia.htm), mungkin karena mereka tidak mengalami masalah – masalah seperti yang dihadapi dalam dunia pendidikan di Indonesia, seperti yang sudah digambarkan.

Kesimpulan dan saran yang bisa diambil adalah: 1). Dahulu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai dua undang – undang sebagai dasar hukum melakukan segala aktifitasnya, selain UUD 45 Pasal 31seperti yang diamanatkan, yaitu:UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi dan Peraturan – Peraturan yang ada dibawahnya. 2). Kedua UU telihat justru memisahkan kementerian menjadi dua kementerian, mengingat fungsinya memang hampir beda 3). Dengan pemisahan menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Kebudayaan, Dasar dan Menengah dengan Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi tetap menggunakan UU Sisdiknas kecuali Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi, ditambah UU Pendidikan Tinggi dan UU No. 18 2002 tentang Sisnaslitbang dan Peraturan – Peraturan yang ada dibawahnya. 4). Pembagian menjadi dua kementerian tidak lepas dari usaha membagi tugas dan wewenang agar tidak hanya fokus di satu kementerian untuk mengurusi masalah pendidikan yang begitu luas dan rumit.

Advertisements