Politik

“Clown War”

 

“Siapa yang menegakkan pendapat dengan perintah dan keributan, dia memiliki argumentasi yang lemah”, Michel De Montaigne (1533–1592), Penulis dan filsuf asal Prancis.

 

Pemilu 2014 membuat rakyat Indonesia seperti terpecah menjadi dua, dikarenakan hanya ada dua calon Presiden yang bertarung antara Prabowo Subinto (Calon presiden nomor 1) dan Joko Widodo (Calon presiden nomor 2). Pemilu pada waktu itu merupakan hari – hari yang berat bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua fitnah, cacian, makian dan gunjingan ada disitu, namun juga ada strategi untuk memenangkan masing – masing calon. Namun satu hal yang kita ingat, pada waktu itu tidak ada masalah yang berat yang terjadi Semua berkat kesadaran rakyat Indonesia akan keamanan dan perdamain dan Pemerintah pada waktu itu melalui TNI/POLRI sudah memberikan jaminan keamanan dan ketertiban.

 

The battle continues

Alhasil, pada waktu itu juga terjadi perbedaan siapa yang jadi pemenang dalam pemilihan Presiden. namun semua bisa diselesaikan oleh MK (Mahkamah Konstitusi) dan akhirnya KPU (Komisi Pemilihan Umum) menetapkan calon nomor 2 (Joko Widodo) sukses menang dalam pemilu Presiden (executive) di tahun 2014. But the battle is continues. Mereka yang kalah (calon presiden nomor 1) membuat koalisi dengan nama, koalisi merah putih (KMP terdiri dari: GOLKAR, GERINDA, DEMOKRAT, PKS, PPP dan PAN) langsung menyapu habis kursi penting di di parlemen/legislatif (Dewan Rakyat Indonesia (DPR) dan Majelis Permusyaratan Indonesia (MPR)) karena mereka menang dalam pemilihan calon anggota legislatif (KMP dengan 314 anggota dari total 560 anggota dewan), dengan tokoh – tokohnya seperti: Fahri Hamzah, Bambang Soesatyo, Idrus Marham, Fadli Zon, Agus Hermanto dll. Kemudian terjadilah kegaduhan – kegaduhan hingga pengikut calon presiden nomor 2 Joko Widodo – sekarang sudah jadi Presiden dan untuk menandingi KMP membuat koalisi Indonesia hebat (KIH terdiri dari PDIP, NASDEN, PKB, PKPI dan HANURA), untuk meminta “haknya“ sebagai sesama anggota legislatif akan posisi – posisi penting di dewan (KIH hanya dengan 246 anggota). Dengan tokoh – tokohnya antara lain Pramono Anung, Patrice Rio Capella, Lukman Edy, Olly Dondoykambey dll. Mereka punya alasan sendiri – sendiri, yang menguasai legeslatif (KMP) mengatakan sebagai penyeimbang dengan Pemerintah (eksekutif), sedang KIH pastinya agar kebijakan – kebijakan eksekutif bisa dijalankan dengan baik. Dan benar saja tidak ada satupun dari anggota – anggota KMP yang masuk dalam susunan Pemerintahan (eksekutif) baik sebagai struktur di kabinet atau organisasi – organisasi di bawahnya. Sesuai keinginan masing – masing koalisi.

Hanya DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang terlihat sunyi setelah bersama dengan KMP memenangkan perang melawan KIH dalam memperebutkan pimpinan MPR dan menempatkan salah satu anggotanya sebagai pemimpin MPR (Oesman Sapta Odang) dalam pemilihan pemimpin MPR 2014. Asal jangan sampai adu jotos seperti perleman Taiwan antara anggota Partai Progresif Demokratis (DPP)–partai yang berkuasa dengan kubu oposisi Partai Utamakan Rakyat (PFP) di tahun 2003 yang membahas rapat komite pertahanan atau yang terbaru di tahun 2015 parlemen Turki adu jotos ketika membahas sebuah undang – undang.

Ketidakpuasan pasti ada tapi jangan sampai adu jotos, yaa walau hampir terjadi di Indonesia sewaktu pemilihan pemimpin DPR dan MPR di tahun 2014. Kasihan rakyat yang sudah memilih, jangan mereka sampai menyesal.

 

The never ending story

Umumnya semua partai – partai yang tergabung KIH dan KMP pada tahun 2014/2015 sesudah pemilu 2014 mengadakan konggres/muktamar untuk memilih ketua umum yang baru. Disinilah mulai timbul gemericik dari masing – masing partai yang akan melaksanakan konggres, termasuk dari PPP dan GOLKAR dari koalisi KMP, masalah yang timbul adalah masalah klasik, ketidakpuasan akibat kegagalan pada pemilu yang lalu (2014).

Masalah kemudian membesar setelah tidak ditemukan jalan keluarnya walau sudah melalui mahkamah partai yang merupakan alat tertinggi untuk menyelesaikan konflik di tubuh parpol, yang lebih menarik adalah faksi di tubuh dari PPP dan GOLKAR yang mengiginkan agar mereka (PPP dan GOLKAR) pindah haluan ke dari KMP ke KIH. Adalah Agung Laksono Wakil Ketua Umum dari Golkar dan Romahurmuzy Sekretaris Jendral PPP yang menginginkannya. Alasannya dari pihak Romahurmuzy, salah satunya, PPP harus bersama dengan pemimpin (umaro) bersama untuk membangun bangsa, ini sesuai dengan amanat sesepuh Ulama kharismatik dari Sarang, Jawa Tengah, KH Ma’moen Zubair. Sedangkan Agung Laksono ketidakpuasannya karena salah satunya “dijegal” dengan Aburizal Bakrie (ARB) dengan mempercepat Munaslub 2015 GOLKAR dalam pemilihan ketua umum GOLKAR. Gemericik ini disambut hangat oleh KIH sebagai koalisi pendukung pemerintah, logikanya kalau GOLKAR dan PPP bergabung dengan KIH pasti akan memperkuat legitamasi terutama suara mereka di parlemen untuk megamankan kebijakan – kebijakan pemerintah.

Sewaktu PPP kubu Romahurmuzy mengadakan muktamar di Surabaya tidak lama kemudian langsung diacc oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM Yasona Laoly sedangkan PPP kubu Suryadarma Ali yang sebelumnya juga mengadakan muktamar di Jakarta, tidak. Lalu bagaimana dengan GOLKAR?, setali tiga uang, ketika kubu Agung Laksono mengadakan konggres di Ancol tidak lama juga diacc oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM Yasona Laoly sedangkan (ARB) yang mengadakan konggres di Bali, tidak. Orang tidak berpikir lama untuk mengetahui ada apa?. Di pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai usaha untuk bisa menyelesaikan masalah ini, akhirnya kubu ARB dari Golkar dan Djan Faridz dari PPP bisa memenangkan masalah dualisme kepengurusan mereka di masing – masing parpol, namun pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM Yasona Laoly belum juga menarik surat pengesahannya terhadap kubu Agung Laksono dan Romahurmuzy, karena menurut mereka masih ada banding di pengadilan, masih panjaaang urusan…

Masalah ini adalah masalah yang tidak bisa diselesaikan begitu saja, walaupun Pilkada Desember 2015 sudah di depan mata yang menuntut semua parpol bersiap diri menghadapinya. Dan segala usaha (islah) yang sudah dijalankan tetap saja hasilnya hambar, dan walaupun orang sekaliber Wapres Jusuf Kala turun tangan langsung, tetap saja hasilnya tidak beda jauh, ini terbukti pada pertemuan Rapimnas VIII di Jakarta yang digagas kubu ARB sesudah islah antara ARB dengan Agung Laksono, Agung Laksono tidak datang, hanya Priyo Budi Santoso yang datang. Yang paling parah adalah PPP dari running text di sebuah televisi berita menjelaskan, sudah melempar handuk tanda menyerah dengan menyatakan, “kami menitipkan kader kami ke GERINDA”, dalam menghadapi Pilkada Desember 2015, kata kubu Djan Faridz Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, mengingat akan panjangnya jalur hukum yang akan ditempuh masing – masing pihak.. Perang ini sudah meminta dua korban, GOLKAR dan PPP, lalu bagaimana nanti dengan masa dibawahnya?,Selamat berpikir!. Kesemuannya dimulai pada pemilu 2014, usaha dua kubu partai politik (KIH-KMP) untuk memperebutkan kepercayaan masyarakat, yang masyarakatnya sekarang sudah tidak peduli lagi dengan isu ini, yang terpenting kesejahteraan dan keadilan mereka terjamin, dan berilah contoh yang baik tentang bagaimana cara bernegara yang baik.

Ada baiknya kita menengok ke belakang waktu itu, Menhan Ryamizad Ryacudu berkata, ”selama masih ada KIH dan KMP, DPR akan terus bermusuhan”, namun kita masih bisa berharap dengan Pramono Anung tokoh KIH, setelah menyepakati perjanjian damai antara KIH – KMP (15/11/2015) yang diharapkan sebagai perjanjian terakhir guna mengakhiri perpecahan di DPR, mengatakan,”Setelah ini kita tidak ada lagi KMP dan KIH, yang ada yaitu DPR untuk Indonesia,

 

“agar menang, kita harus bisa memafkan musuh terbesar kita”. Firdaus Ahmadi (2015), Penulis dan Redaktur Jurnal.